Gagalkan Omnibuslaw – Selamatkan Tanah Rakyat

RUU Cipta Kerja Mempercepat Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia

Tanah pertanian dan jumlah petani akan semakin menyusut. Demi investasi non-pertanian RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi. Kemudahan proses perizinan, seperti dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia. Bisa dibayangkan tanpa RUU Cipta kerja saja, tercatat dalam 10 tahun (2003 – 2013) konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian per menitnya 0.25 hektar dan 1 (satu) rumah tangga petani hilang – terlempar ke sektor non-pertanian. Terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6 % menjadi 4,9 %, guremisasi mayoritas petani pun terjadi dimana 56 % petani Indonesia adalah petani gurem. Menurut laporan Kementan, berdasarkan hasil kajian dan monitoring KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menyebutkan luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi mengalami penurunan rata-rataseluas 650 ribu hektar per tahun.

Jika laju cepat konversi tanah pertanian ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi RUU Cipta Kerja maka tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut, begitu pun jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang utama yakni tanah. Mata pencaharian petani akan semakin tergerus.

Selengkapnya

Peringati Hari Tani Nasional, Aliansi Petani Indonesia Jawa Timur yang tergabung dalam GETOL ​Gelar Demo Tolak Omnibus Law

Ratusan massa yang mengatasnamakan diri GETOL (Gerakan Tolak Omnimbus Law) meluruk Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (24/9/2020). Unjuk rasa massa yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa se-Jawa Timur ini sebagai aksi menyikapi permasalahan agraria dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.

Para demonstran meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar menemui mereka dan menjawab sejumlah tuntutan para demonstran. Berbagai poster dan spanduk berisi penolakan omnibus law, jalankan reforma, agraria sejati, hingga selamatkan tanah rakyat, dibentangkan selama demo tersebut.

Korlap Aksi, Naning Z Suprawati (32) mengungkapkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sudah berumur 60 tahun. Kelahiran UUPA ini, kata dia, merupakan penanda bagi segenap kaum tani, masyarakat adat, petani, nelayan, dan rakyat.

“Banyak sekali konflik antara kaum petani dengan pemerintah, serta kaum pemodal terjadi di Jatim,” ucap Naning.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Naning, agenda Land Reform atau disebut sebagai Reforma Agraria Sejati semakin tenggelam dan jauh dari harapan. Ia menyebut, nasib petani dan rakyat makin terpinggirkan dan termarjinalisasi. “Bayangkan saja, saat ini sedang dihadapkan krisis agraria berlapis-lapis,” ungkapnya.

Naning mengatakan, ketimpangan struktur agraria tersebut merupakan penanda bahwa sumber-sumber agraria yang ada telah dikuasai oleh oligarki yang tak menghendaki sistem agraria yang adil. “Sehingga muncul konflik agraria akibat kebijakan struktural yang memprioritaskan korporasi telah memperparah situasi yang ada. Selama satu dekade terakhir (2009-2019) sedikitnya telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar yang melibatkan 1.507.374 rumah tangga petani,” jelasnya.

Ia mengatakan, situasi krisis agraria di atas makin diperparah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan di tengah krisis pandemi Covid-19.

Namun menurut Naning, Omnibus Law yang dirumuskan oleh Pemerintah bersama DPR RI secara keseluruhan merupakan perwujudan dari program-program kapitalistik yang menempatkan seluruh aspek kehidupan rakyat. “Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2020 ini, kami menuntut Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur dan DPRD Jawa Timur dan untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) secara menyeluruh,” pintanya.

Naning juga meminta untuk memfungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa timur dalam menyelesaikan konflik agraria di Jawa Timur. Serta menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Hentikan Kriminalisasi, Kekerasan, Intimidasi terhadap rakyat, dan Jalankan Reforma Agraria Sejati,” pungkasnya.

Dari pantauan di lapangan, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Meski terjadi kepadatan lalu lintas, beberapa personel kepolisian dengan sigap mengatur lajur kendaraan supaya tidak terjadi kemacetan.

Selengkapnya

PETAMBAK PEREMPUAN PUN ANGKAT BICARA ATAS KASUS PEMANGGILAN POLISI YANG MENIMPA REKAN MEREKA

Masalah pemanggilan Polisi yang dihadapi para petani petambak telah mendapat penjelasan dari Dinas Kelautan dan perikanan dihadapan Komisi B DPRD Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.

Pada penjelasannya Kepala Dinas KP dengan tegas mengatakan petani petambak pemilik lahan tak lebih dari 5 hektar tak perlu memiliki izin perikanan bahkan izin pemakaian air laut.

“petambak tradisional yang luasan tambaknya kurang dari 5 hektar tidak ada SIUP nya yang ada TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan) itu dilakukan di Kabupaten/Kota dan merupakan kewenangan mereka,” jelas Gunawan beberapa waktu lalu.

Kondisi yang membuat sebagian para petani petambak ini pun terus membuat mereka memperjuankan nasih mereka, Minggu (19/07/2020).

Kali ini giliran para perempuan Petani Tambak yang angkat bicara pada masalah yang sedang mereka hadapi yang belum membuat mereka lega dengan kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ini videonya :

Selengkapnya
Pilih Bahasa