Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap tanggal 24 September ternyata berbanding terbalik dengan prioritas tanah untuk rakyat (land reform). Pasalnya, saat ini di Jawa Timur (Jatim) tengah mengalami krisis agraria yang berlapis.

Hal tersebut diungkapkan aktivis Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) saat memperingati HTN Rabu (24/9/2020).

Salah satu aktivis Getol Naning Suprawati mengungkapkan, bahwa 24 September 1960 merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no 5 tahun 1960 yang akhirnya diperingati sebagai peringatan HTN disetiap tahunnya.

Namun setelah 60 tahun berlalu, UUPA yang diharapkan sebagai reformasi agraria sejati semakin tenggelam. Nasib petani dan rakyat secara umum makin terpinggirkan dan termarjinalisasi.

“Bayangkan saja, saat ini kita sedang menghadapi krisis agraria berlapis-lapis,” tegasnya.

Adapun indikator krisis tersebut diantaranya, pertama adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68 persen. Artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah.

“Ketimpangan struktur agraria tersebut merupakan penanda bahwa sumber-sumber agraria yang ada sebagian besarnya telah dikuasai oleh oligarki yang tak menghendaki sistem agraria yang adil,” terangnya

Kedua, maraknya konflik agraria akibat kebijakan struktural yang memprioritaskan korporasi telah memperparah situasi yang ada. Selama satu dekade terakhir (2009-2019), sedikitnya telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar yang melibatkan 1.507.374 rumah tangga petani. Letusan konflik agraria pada tahun 2019 di Provinsi Jawa timur sedikitnya telah terjadi 22 konflik agraria di berbagai sektor.

“Konflik ini mengakibatkan jatuhnya korban di wilayah-wilayah konflik. Petani dan aktivis agraria yang kehilangan nyawa dalam sepuluh tahun terakhir adalah 130 orang, 2.446 dikriminalisasi, 1.524 orang tertembak dan dianiaya aparatn” bebernya.

Ketiga, kerusakan ekologis yang meluas. Dimana sumber-sumber agraria tercabut. Seperti peluasan wilayah tambang di Jawa Timur telah mengakibatkan alih fungsi hutan masif, seperti di Banyuwangi, ke depan mengancam Malang Selatan, Trenggalek terlebih di sepanjang wilayah pesisir Selatan Jawa Timur.

“Seperti halnya di Batu, akibat kacaunya perencanaan ruang, khususnya alih fungsi hutan dan lahan produktif telah mengakibatkan banyak mata air yang hilang, dari total 111 mata air tersisa kurang lebih 52,” ungkapnya.

Keempat, yakni kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas merupakan perwujudan dari hilangnya hak-hak atas ruang hidup bagi petani dan rakyat secara umum. Buktinya, pada tahun 2019 Jatim menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia sebesar 4.292.150 jiwa.

Kelima, situasi krisis agraria itu makin diperparah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) dikemudian hari, yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan ditengah krisis pandemi Covid-19.

“Untuk itu, di HTN 2020 ini kami menuntut agar Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur Jawa Timur dan DPRD menghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) secara menyeluruh,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta memfungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan konflik agraria di Jatim, menyusun dan menerbitkan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan menghentikan kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap rakyat.