Gagalkan Omnibuslaw – Selamatkan Tanah Rakyat

RUU Cipta Kerja Mempercepat Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia

Tanah pertanian dan jumlah petani akan semakin menyusut. Demi investasi non-pertanian RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi. Kemudahan proses perizinan, seperti dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia. Bisa dibayangkan tanpa RUU Cipta kerja saja, tercatat dalam 10 tahun (2003 – 2013) konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian per menitnya 0.25 hektar dan 1 (satu) rumah tangga petani hilang – terlempar ke sektor non-pertanian. Terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6 % menjadi 4,9 %, guremisasi mayoritas petani pun terjadi dimana 56 % petani Indonesia adalah petani gurem. Menurut laporan Kementan, berdasarkan hasil kajian dan monitoring KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menyebutkan luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi mengalami penurunan rata-rataseluas 650 ribu hektar per tahun.

Jika laju cepat konversi tanah pertanian ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi RUU Cipta Kerja maka tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut, begitu pun jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang utama yakni tanah. Mata pencaharian petani akan semakin tergerus.

Selengkapnya

Peringati Hari Tani Nasional, Aliansi Petani Indonesia Jawa Timur yang tergabung dalam GETOL ​Gelar Demo Tolak Omnibus Law

Ratusan massa yang mengatasnamakan diri GETOL (Gerakan Tolak Omnimbus Law) meluruk Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (24/9/2020). Unjuk rasa massa yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa se-Jawa Timur ini sebagai aksi menyikapi permasalahan agraria dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.

Para demonstran meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar menemui mereka dan menjawab sejumlah tuntutan para demonstran. Berbagai poster dan spanduk berisi penolakan omnibus law, jalankan reforma, agraria sejati, hingga selamatkan tanah rakyat, dibentangkan selama demo tersebut.

Korlap Aksi, Naning Z Suprawati (32) mengungkapkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sudah berumur 60 tahun. Kelahiran UUPA ini, kata dia, merupakan penanda bagi segenap kaum tani, masyarakat adat, petani, nelayan, dan rakyat.

“Banyak sekali konflik antara kaum petani dengan pemerintah, serta kaum pemodal terjadi di Jatim,” ucap Naning.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Naning, agenda Land Reform atau disebut sebagai Reforma Agraria Sejati semakin tenggelam dan jauh dari harapan. Ia menyebut, nasib petani dan rakyat makin terpinggirkan dan termarjinalisasi. “Bayangkan saja, saat ini sedang dihadapkan krisis agraria berlapis-lapis,” ungkapnya.

Naning mengatakan, ketimpangan struktur agraria tersebut merupakan penanda bahwa sumber-sumber agraria yang ada telah dikuasai oleh oligarki yang tak menghendaki sistem agraria yang adil. “Sehingga muncul konflik agraria akibat kebijakan struktural yang memprioritaskan korporasi telah memperparah situasi yang ada. Selama satu dekade terakhir (2009-2019) sedikitnya telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar yang melibatkan 1.507.374 rumah tangga petani,” jelasnya.

Ia mengatakan, situasi krisis agraria di atas makin diperparah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan di tengah krisis pandemi Covid-19.

Namun menurut Naning, Omnibus Law yang dirumuskan oleh Pemerintah bersama DPR RI secara keseluruhan merupakan perwujudan dari program-program kapitalistik yang menempatkan seluruh aspek kehidupan rakyat. “Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2020 ini, kami menuntut Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur dan DPRD Jawa Timur dan untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) secara menyeluruh,” pintanya.

Naning juga meminta untuk memfungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa timur dalam menyelesaikan konflik agraria di Jawa Timur. Serta menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Hentikan Kriminalisasi, Kekerasan, Intimidasi terhadap rakyat, dan Jalankan Reforma Agraria Sejati,” pungkasnya.

Dari pantauan di lapangan, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Meski terjadi kepadatan lalu lintas, beberapa personel kepolisian dengan sigap mengatur lajur kendaraan supaya tidak terjadi kemacetan.

Selengkapnya

Peringati Hari Tani Nasional, Ratusan Petani Se- Jatim Padati Kantor Gubernur

Ratusan massa yang terdiri dari buruh, petani dan mahasiswa se jawa timur menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis siang (24/9/2020). Aksi ini diperingati dalam rangka Hari Tani Nasional.

Mereka juga berteriak kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, segera keluar dari kantornya untuk menemui dan menjawab sejumlah tuntutan para demonstran.Disamping itu, petugas polwan juga menghimbau peserta aksi agar tetap menerapkan protokoler kesehatan.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian setempat. Meski terjadi kepadatan lalu lintas, beberapa personil dengan sigap mengatur lajur kendaraan supaya tidak terjadi kemacetan.

Berbagai poster dan spanduk berisi penolakan omnibus law, jalankan reforma, agraria sejati, hingga selamatkan tanah rakyat, dibentangkan, selama melancarkan demo tersebut.

Naning Z Suprawati (32) Korlap Aksi, mengatakan, 60 tahun silam merupakan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun 1960. Kelahiran UUPA ini merupakan penanda bagi segenap kaum tani, masyarakat adat, petani, nelayan dan rakyat.

“Banyak sekali konflik antara kaum petani dengan pemerintah serta kaum pemodal terjadi di Jatim. Kami tidak henti hentinya menyuarakan bahwa tanah adalah alat produksi dan aset masa depan,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Naning, agenda Land Reform atau disebut sebagai Reforma Agraria Sejati semakin tenggelam dan jauh dari harapan. Nasib petani dan rakyat makin terpinggirkan dan termarjinalisasi.

“Bayangkan saja, saat ini sedang dihadapkan krisis agraria berlapis-lapis. Pertama,ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68, artinya 1% penduduk menguasai 68% tanah,” tuturnya.

Ketimpangan struktur agraria tersebut merupakan penanda bahwa sumber-sumber agraria yang ada telah dikuasai oleh oligarki yang tak menghendaki sistem agraria yang adil.

“Sehingga muncul konflik agraria akibat kebijakan struktural yang memprioritaskan korporasi telah memperparah situasi yang ada. Selama satu dekade terakhir (2009-2019) sedikitnya telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar yang melibatkan 1.507.374 rumah tangga petani,” jelasnya.

Situasi krisis agraria diatas makin diperparah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw), yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan ditengah krisis pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Omnibuslaw yang dirumuskan oleh Pemerintah bersama DPR RI yang secara keseluruhan merupakan perwujudan dari program-program kapitalistik yang menempatkan seluruh aspek kehidupan rakyat.

“Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2020 ini. Kami menuntut pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur dan DPRD Jawa Timur dan untuk Menghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) secara menyeluruh. Fungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa timur dalam menyelesaikan konflik agraria di Jawa Timur.Menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Hentikan Kriminalisasi, Kekerasan, Intimidasi terhadap rakyat. dan Jalankan Reforma Agraria Sejati,” pungkasnya.

Hingga kini massa masih melakukan orasi di tempat tersebut. Rencananya mereka akan beralih tempat ke gedung DPRD Jatim.

Selengkapnya
Foto : Naning

Peringati Hari Tani Nasional, Aktivis Aliansi Petani Indonesia Jawa Timur Soroti Krisis Agraria di Jatim

Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap tanggal 24 September ternyata berbanding terbalik dengan prioritas tanah untuk rakyat (land reform). Pasalnya, saat ini di Jawa Timur (Jatim) tengah mengalami krisis agraria yang berlapis.

Hal tersebut diungkapkan aktivis Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) saat memperingati HTN Rabu (24/9/2020).

Salah satu aktivis Getol Naning Suprawati mengungkapkan, bahwa 24 September 1960 merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no 5 tahun 1960 yang akhirnya diperingati sebagai peringatan HTN disetiap tahunnya.

Namun setelah 60 tahun berlalu, UUPA yang diharapkan sebagai reformasi agraria sejati semakin tenggelam. Nasib petani dan rakyat secara umum makin terpinggirkan dan termarjinalisasi.

“Bayangkan saja, saat ini kita sedang menghadapi krisis agraria berlapis-lapis,” tegasnya.

Adapun indikator krisis tersebut diantaranya, pertama adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68 persen. Artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah.

“Ketimpangan struktur agraria tersebut merupakan penanda bahwa sumber-sumber agraria yang ada sebagian besarnya telah dikuasai oleh oligarki yang tak menghendaki sistem agraria yang adil,” terangnya

Kedua, maraknya konflik agraria akibat kebijakan struktural yang memprioritaskan korporasi telah memperparah situasi yang ada. Selama satu dekade terakhir (2009-2019), sedikitnya telah terjadi 3.447 konflik agraria seluas 9.201.429 hektar yang melibatkan 1.507.374 rumah tangga petani. Letusan konflik agraria pada tahun 2019 di Provinsi Jawa timur sedikitnya telah terjadi 22 konflik agraria di berbagai sektor.

“Konflik ini mengakibatkan jatuhnya korban di wilayah-wilayah konflik. Petani dan aktivis agraria yang kehilangan nyawa dalam sepuluh tahun terakhir adalah 130 orang, 2.446 dikriminalisasi, 1.524 orang tertembak dan dianiaya aparatn” bebernya.

Ketiga, kerusakan ekologis yang meluas. Dimana sumber-sumber agraria tercabut. Seperti peluasan wilayah tambang di Jawa Timur telah mengakibatkan alih fungsi hutan masif, seperti di Banyuwangi, ke depan mengancam Malang Selatan, Trenggalek terlebih di sepanjang wilayah pesisir Selatan Jawa Timur.

“Seperti halnya di Batu, akibat kacaunya perencanaan ruang, khususnya alih fungsi hutan dan lahan produktif telah mengakibatkan banyak mata air yang hilang, dari total 111 mata air tersisa kurang lebih 52,” ungkapnya.

Keempat, yakni kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas merupakan perwujudan dari hilangnya hak-hak atas ruang hidup bagi petani dan rakyat secara umum. Buktinya, pada tahun 2019 Jatim menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia sebesar 4.292.150 jiwa.

Kelima, situasi krisis agraria itu makin diperparah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) dikemudian hari, yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan ditengah krisis pandemi Covid-19.

“Untuk itu, di HTN 2020 ini kami menuntut agar Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur Jawa Timur dan DPRD menghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) secara menyeluruh,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta memfungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan konflik agraria di Jatim, menyusun dan menerbitkan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan menghentikan kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap rakyat.

Selengkapnya

Komisi B DPRD Jatim Hearing Pendapat Dengan Petani Petambak Terkait Permasalahan Perizinan

Surabaya, Nawacita – Pertemuan hearing yang dilakukan petani petambak asal Lamongan dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur membahas permasalahan izin dan pelanggaran hukum tentang perikanan dan perairan bagi para petambak turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Gunawan.

Usai mendengar pemaparan dari para perwakilan petani petambak dari Aliansi Perani Indonesia (API) dan Aliansi Petani Tambak Pantai Utara (Alpatara), Gunawan selaku Kepala DKP memberikan penjelasan mengenai apa yang dialami para petambak dihadapan Komisi B DPRD Jatim.

“Awal masalah berasal dari Sidoarjo, dan kami sudah menghubungi pusat, sesuai Permen KP no 49 th 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan, izin diberikan pada para petambak yang super intensif.

Sedangkan petambak tradisional yang luasan tambaknya kurang dari 5 hektar tidak ada SIUP nya yang ada TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan) itu dilakukan di Kabupaten/Kota dan merupakan kewenangan mereka,” jelas Gunawan Senin (13/07/2020).

menambahkan, “sebenarnya di KKP sudah ada MOU antara Kepolisian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didalamnya melakukan unsur pembinaan. Kemudian mengenai izin lingkungan juga tak diperlukan petambak dibawah 5 hektar yang diperlukan hanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPPL) yang dikeluarkan oleh lingkungan hidup Kabupaten,” terangnya di kantor Komisi B Gedung DPRD Jatim.

Selanjutnya, “pengambilan air laut adalah kewenangan Provinsi berkaitan dengan RZWP3K dalam artian pipa yang mengambil langsung kelaut ketambaknya harus memiliki izin lokasi dan sudah banyak tambak di Jawa Timur yang memiliki izinnya sangat mudah bila sudah memiliki TPUPI mengajukan ke P2T (perizinan Terpadu) kemudian kami rekomendasikan dalam waktu singkat izinnya lokasi pengambilan air laut akan terbit, sementara pengambilan air yang tak menggunakan pipa langsung kelaut tak memerlukan izin apapun termasuk penggunaan genzet tak perlu memiliki izin,” ungkap Gunawan.

Sementara Anggota Komisi B Erma Susanti menjelaskan, “sesuai regulasi yang telah ada diharapkan masing – masing Kabupaten Kota segera sosialisasikan hal ini pada Petambak dan bila terjadi pemanggilan Kepolisian pada para Petambak diharapkan dapat dibantu karena kita punya UU perlindungan Nelayan yang salah satu isinya adalah bantuan hukum pada mereka sehingga dapat langsung mendapat bantuan secara nyata,” jelasnya.

Dny

Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas Kopi, Petani Dampingan API Gelar Klinik Kopi

MALANG – Kopi robusta Dampit, masih menjadi primadona diberbagai kedai kopi di Nusantara. Kopi berkualitas tersebut, salah satunya diproduksi petani kopi anggota Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, yang merupakan dampingan Aliansi Petani Indonesia (API).

Untuk terus menjaga kualitas kopi, serta konsisten melakukan proses penanganan pasca panen kopi, API bersama para petani dari Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, menggelar klinik kopi.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) API, Muhammad Nuruddin, klinik kopi merupakan media pembelajaran bagi petani kopi dan konsumen, untuk mengetahui seberapa bagus mutu biji kopi yang diproduksi oleh petani.

“Biji kopi sebagaimana kita ketahui bersama, prosesnya berlangsung dari hulu dimulai dari petani sebagai produsen hingga sampai ke hilir (konsumen). Kita namakan proses dari lahan ke meja makan, sebagai bentuk suguhan dalam cangkir untuk diseduh atau diminum,” ujarnya.

Kualitas kopi ditentukan oleh banyak faktor, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan pengertian banyak pihak, mulai dari petani, pedagang, grader, roastery, barista, pemilik kedai kopi, hingga konsumen.

Memanfaatkan rumah jemur kopi milik Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, para petani, konsumen, barista, serta pemilik kedai mengikuti klinik kopi. Kegiatan ini juga diikuti pengolah (prosesor) kopi milenal yang juga pemilik kedai kopi seperti Apresio, Museum Kopi, Remboeg Pawon, Koopen, Coffee Bar, Kedai Botani, Wiji Kawih, Datri Kopi, Coffee Belt, serta Meneer Karjo.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) API, Muhammad Nuruddin, klinik kopi merupakan media pembelajaran bagi petani kopi dan konsumen, untuk mengetahui seberapa bagus mutu biji kopi yang diproduksi oleh petani.

“Biji kopi sebagaimana kita ketahui bersama, prosesnya berlangsung dari hulu dimulai dari petani sebagai produsen hingga sampai ke hilir (konsumen). Kita namakan proses dari lahan ke meja makan, sebagai bentuk suguhan dalam cangkir untuk diseduh atau diminum,” ujarnya.

Kualitas kopi ditentukan oleh banyak faktor, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan pengertian banyak pihak, mulai dari petani, pedagang, grader, roastery, barista, pemilik kedai kopi, hingga konsumen.

Memanfaatkan rumah jemur kopi milik Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, para petani, konsumen, barista, serta pemilik kedai mengikuti klinik kopi. Kegiatan ini juga diikuti pengolah (prosesor) kopi milenal yang juga pemilik kedai kopi seperti Apresio, Museum Kopi, Remboeg Pawon, Koopen, Coffee Bar, Kedai Botani, Wiji Kawih, Datri Kopi, Coffee Belt, serta Meneer Karjo.

Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, adalah wadah para petani kopi di tiga desa yang ada di Kecamatan Dampit. Yakni Desa Srimulyo, Desa Sukodono, dan Desa Baturetno. Sejak 2016 telah memulai usaha pemasaran bersama dengan kopi berbagai kualitas, dari kualitas premium hingga kualitas komersial grade (asalan mutu 3).

Klinik kopi yang digelar kali ini, diakui pria yang akrab disapa Gus Din tersebut, sebagai rangkaian dari kegiatan pelatihan bagi petani kopi yang digelar API bersama Kelompok Tani Tunas Baru di Dusun Purwosari, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

“Melalui klinik kopi ini, akhirnya kita bisa bertemu bersama untuk berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas kopi robusta. Dalam rangkaian kegiatan ini juga digelar pelatihan pengelolaan paska panen dan penjaminan mutu, rencana usaha dan kelayakan bisnis kopi robusta, serta pelatihan koperasi,” terangnya.

Kegiatan ini, lanjut Gus Udin, merupakan program berskala global dari Tema “Petani Melawan Kemiskinan” yang didukung IFAD di Roma Itali, Uni Eropa di Brussel Belgia, Agri Cord di Spanyol, dan AsiaDhrra di Philpina. Banyak organisasi petani kecil di belahan Asia Pasifik, Amerika Latin, Afrika dan Eropa terlibat dalam proses pemberdayaan petani.

Selama ini kopi robusta dari wilayah Kecamatan Dampit, dikenal oleh para konsumen kopi nasional dan internasional dengan brand Java Dampit, yang mempunyai cita rasa kuat dan sangat disukai konsumen. Dengan luasan lahan kopi robusta rakyat 2.786 hektar, wilayah ini mampu menghasilkan produksi kopi sebanyak 1.912 ton/tahun, dengan rata-rata produktivitas 695 kg/tahun.

Keadaan geografis wilayah perkebunan rakyat di wilayah Kecamatan Dampit, yang khas ini menurutnya memunculkan tantangan di bidang logistik, dan tantangan untuk mendukung teknologi yang lebih baik, serta pegembangkan kelembagaan ekonomi petani yang terorganisir dan fokus pada nilai rantai dan pemasaran bersama.

“Dengan luasan kebun kopi yang bervariasi dan semakin sempitnya lahan, menjadikan efektifitas produksi menjadi beragam dengan model yang berbeda-beda pula. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mendapatkan kopi yang berkualitas adalah kesadaran dan kemampuan petani kopi yang berbeda-beda,” tuturnya.

Mutu kopi pada dasarnya terkait dengan berbagai faktor yang menyatu pada sistem pertanian rakyat itu sendiri, seperti varietas kopi yang dibudidayakan, umur tanaman kopi dan faktor-faktor yang dapat dikendalikan seperti teknik budidaya, cara panen, pengelolaan paska panen dan penyimpanan.

Dia mengatakan, sifat masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki mutu kopi rakyat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Diketahui bahwa untuk menghasilkan 1 kg kopi ose robusta di wilayah Desa Baturetno, Desa Srimulyo, dan Desa Sukodono, dibutuhkan 4,7 kg biji kopi glondong merah. Jika melihat aspek finansial, hasil yang didapat dari menjual biji kopi glondong merah akan lebih besar dari pada menjual hasil menjual biji olah asalan.

“Klinik kopi dan pertemuan multipihak ini, bertujuan mengembangkan platform bersama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah selaku pengambil kebijakan, dan kedai kopi sebagai pengolah, serta konsumen yang memberikan masukan kepada petani untuk perbaikan dari budidaya dan pengelolaan paska panen,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi forum untuk pengembangan platform antara petani kopi, roastery, konsumen dalam bentuk tim uji cita rasa kopi, sebagai pembelajaran bersama untuk memperbaiki ketelusuran dan keterlacakan mutu kopi.

Kepala BPP Kecamatan Dampit, Jajang Selamet mengatakan, bahwa kondisi sosial ekonomi petani seperti kebutuhan yang mendesak, jauhnya kebun kopi dari rumah petani, dan kekurangan tenaga kerja, memberikan perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan integrasi hulu dan hilir.

“Pemerintah telah memperkuat kapasitas petani kopi wilayah Amstirdam (Ampelgading, Tiroyudo, dan Dampit) melalui sekolah lapang kopi, bekerjasama dengan IDH dari Belanda untuk perbaikan budidaya dan pengelolaan paska panen kopi,” tuturnya.

Kegiatan klinik kopi ini, menurutnya sangat berkontribusi kepada petani dalam hal perbaikan mata rantai kopi untuk menghasilkan mutu biji kopi (green bean) dalam perdagangan kopi robusta di pasar domestik.

Dari forum bersama di klinik kopi ini, diharapkan bisa menjadi panduan dan arah bagi petani dalam mengambil keputusan-keputusan produksi, termasuk untuk memahami terhadap perbedaan harga berdasarkan mutu di tingkat petani yang dihubungkan dengan keputusan petani untuk menghasilkan kopi robusta bermutu tinggi.

Sementara itu, Nugroho Dwi Sudibyo dari Apresio Kopi Malang, selaku ketua tim penguji cita rasa menjelaskan, biji kopi robusta yang dinilai adalah hasil panenan tahun 2019 dari varian proses basah (full wash), proses madu (honey), dan asalan mutu 3 (commercial grade).

“Secara umum, rata -rata nilai proses madu (honey) kami nilai 6.5. Artinya kopi robusta yang diolah petani baik. Perlu perbaikan diproses penjemuran dan penyimpanan, karena masih ada rasa kopi yang kurang kuat dan dikerongkongan terasa kering,” tuturnya.

Nilai kopi robusta proses basah mendapatkan skor 7. Nilai kopi Robusta proses basah dikarenakan proses pengolahannya dikontrol secara baik, dan biji kelihatannya lebih bersih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Mohamad Yasin melalui pesan singkatnya, mengaku sangat mengapresiasi pemberdayaan kepada petani kopi yang dilakukan API. “Diperlukan sinergitas program dan kegiatan bersama API, karena program ini memberikan nilai tambah bagi petani kopi,” tuturnya.

Sementara Direktur Pengembangan Ekonomi Desa (PUED), Kemendesa PDTT, Nugroho Setyo Nagoro mengaku sangat mendukung kegiatan ini, dan berjanji akan memberikan dukungan teknis melalui supervisi kepada petani kopi anggota Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama.(eyt)

Selengkapnya

Klinik Kopi Wadah Belajar Petani Kopi di Malang

MALANG- Klinik kopi merupakan media pembelajaran bagi petani kopi dan konsumen untuk mengetahui seberapa bagus mutu biji kopi yang diproduksi oleh petani. Biji kopi sebagaimana kita ketahui bersama, prosesnya berlangsung dari hulu dimulai dari petani sebagai produsen hingga sampai ke hilir (konsumen). Bertempat di rumah jemur kopi milik koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, klinik kopi ini mengundang pengolah (prosesor) kopi milenal yang juga pemilik kedai kopi seperti Apresio, Museum Kopi, Remboeg Pawon, Koopen, Coffee Bar, Kedai Botani, Wiji Kawih, Datri Kopi, Coffee Belt serta Meneer Karjo. Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama adalah wadah para petani kopi tiga desa yakni Srimulyo, Sukodono dan Baturetno di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Sejak tahun 2016 telah memulai usaha pemasaran bersama dengan kopi berbagai kualitas. Seperti, kualitas premium hingga kualitas komersial grade (asalan mutu 3). Heryanto menjelaskan jika pihaknya bekerjasama dengan Poktan Tunas Baru dan Seknas Aliansi Petani Indonesia pada tanggal 31 Agustus- 1 September 2020 di RT 02 RW 07 Dusun Purwosari, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. “Kami gelar ini untuk menambah pengetahuan para petani,” terang Ketua Koperasi Sridonoretno Makmur Heryanto.

Klinik Kopi dan Pertemuan Para Pemangku Kepentingan merupakan rangkaian kegiatan penutup dari beberapa kegiatan sebelumya seperti pelatihan pengelolaan paska panen dan penjaminan mutu. Tak hanya itu, Heryanto menyebut ada pendampingan rencana usaha dan kelayakan bisnis kopi robusta dan pelatihan koperasi mulai tanggal 3 – 22 Agustus lalu. Kegiatan ini merupakan program berskala global dari Tema “Petani Melawan Kemiskinan” yang didukung IFAD di Roma Itali, Uni Eropah di Brussel Belgia, Agri Cord di Spanyol, dan AsiaDhrra di Philpina. Banyak organisasi petani kecil di belahan Asia Pasifik, Amerika Latin, Afrika dan Eropa terlibat dalam proses pemberdayaan petani.Kecamatan Dampit dikenal konsumen kopi nasional dan internasional dengan brand Java Dampit yang mempunyai cita rasa kopi yang kuat dan sangat disukai konsumen. Dengan luasan lahan kopi robusta rakyat 2.786 hektar yang menghasilkan produksi kopi 1. 912 ton per tahun dengan rata-rata produktifitas 695 kg per tahun. Keadaan geografis wilayah perkebunan kopi robusta rakyat di wilayah kecamatan Dampit yang khas ini menimbulkan tantangan di bidang logistik dan tantangan untuk mendukung teknologi yang lebih baik dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani yang terorganisir dan fokus pada nilai rantai dan pemasaran bersama. Dengan luasan kebun yang bervariasi dan semakin sempitnya lahan, menjadikan efektifitas produksi menjadi beragam dengan model yang berbeda-beda pula. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mendapatkan kopi yang berkualitas adalah kesadaran dan kemampuan petani kopi yang berbeda-beda.Menurut Muhammad Nuruddin, klinik kopi dan pertemuan multipihak ini bertujuan mengembangkan platform bersama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah selaku pengambil kebijakan dan kedai kopi sebagai pengolah dan konsumen yang memberikan masukan kepada petani untuk perbaikan dari budidaya dan pengelolaan paska panen. “Termasuk pengembangan platform antara petani, roastery, konsumen dalam bentuk tim uji cita rasa kopi dalam pendekatan pembelajaran berbentuk klinik kopi untuk memperbaiki ketelusuran dan keterlacakan mutu kopi,” ungkap Nuruddin. Tak hanya itu, Kepala BPP Kecamatan Dampit, Jajang Selamet mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi petani seperti, kebutuhan yang mendesak, jauhnya kebun kopi dari rumah petani dan kekurangan tenaga kerja memberikan perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan integrasi hulu – hilir. Pemerintah telah memperkuat kapasitas petani kopi wilayah Amstirdam melalui sekolah lapang kopi bekerjasama dengan IDH dari Belanda untuk perbaikan budidaya dan pengelolaan paska panen kopi.Kegiatan ini berkontribusi kepada petani dalam hal perbaikan mata rantai kopi untuk menghasilkan mutu biji kopi (green bean) dalam perdagangan kopi robusta dipasar domestik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh petani dan kelembagaan petani (koperasi pemasaran) untuk menjawab sejauh mana perbedaan mutu kopi terhadap harga kopi robusta dapat ditingkatkan dan mendorong petani untuk memperbaiki posisi tawar yang lebih baik. Hal ini akan menjadi panduan dan arah bagi petani dalam mengambil keputusan-keputusan produksi untuk memahami terhadap perbedaan harga berdasarkan mutu ditingkat petani yang dihubungkan dengan keputusan petani untuk menghasilkan kopi robusta bermutu tinggi berdasarkan nilai rantai dan kondisi harga kopi robusta tersebut.Nugroho Dwi Sudibyo dari Apresio Kopi Malang selaku ketua tim penguji cita rasa menjelaskan bahwa biji kopi robusta yang di nilai adalah hasil panenan tahun 2019 dari varian proses basah (full wash), proses madu (honey) dan asalan mutu 3 (commercial grade). Secara umum, rata -rata nilai proses madu (honey) kami nilai 6.5, artinya kopi robusta yang diolah petani baik. Perlu perbaikan dalam proses penjemuran dan penyimpanan, karena masih ada rasa kopi yang kurang kuat dan dikerongkongan terasa kering. Nilai kopi robusta proses basah mendapatkan skor 7. Nilai kopi Robusta proses basah dikarenakan proses pengolahannya dikontrol secara baik dan biji kelihatannya lebih bersih (clean).

Selengkapnya

Klinik Kopi Dampingan API Dapat Dukungan dari Dunia Internasional

Salah satu kopi robusta yang banyak digandrungi masyarakat berasal dari Dampit Kabupaten Malang. Kopi bercita rasa kuat dan khas ini diproduksi oleh petani kopi anggota koperasi yang merupakan dampingan Aliansi Petani Kopi Indonesia (API), yaitu Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama.

Bersama Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama API menggelar Klinik kopi dan pertemuan para pemangku kepetingan.

“Klinik Kopi dan pertemuan para pemangku kepentingan merupakan rangkaian kegiatan penutup dari beberapa kegiatan sebelumya seperti pelatihan pengelolaan paska panen dan penjaminan mutu, rencana usaha dan kelayakan bisnis kopi robusta dan pelatihan koperasi mulai tanggal 3 – 22 Agustus 2020,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Petani Indonesia (API), Muhammad Nurudin, saat melakukan pendampingan kegiatan di Dampit, kabupaten Malang, Rabu (01/09).

Disebutkan Gus Din, Klinik Kopi yang merupakan hasil kerja sama Seknas API dengan Poktan Tunas Baru, yang digelar pada tanggal 31 Agustus-1 September 2020 di RT 02 RW 07 Dusun Purwosari, Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, merupakan program berskala global dari Tema “Petani Melawan Kemiskinan”.

Program ini didukung IFAD di Roma Itali, Uni Eropa di Brussel Belgia, Agri Cord di Spanyol, dan AsiaDhrra di Philpina. Banyak organisasi petani kecil di belahan Asia Pasifik, Amerika Latin, Afrika dan Eropa terlibat dalam proses pemberdayaan petani.

Program pelatihan yang digelar di rumah jemur kopi milik koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, mengundang pengolah (prosesor) kopi milenal yang juga pemilik kedai kopi. Beberapa dari undangan tersebut adalah Apresio, Museum Kopi, Remboeg Pawon, Koopen, Coffee Bar, Kedai Botani, Wiji Kawih, Datri Kopi, Coffee Belt serta Meneer Karjo.

Nugroho Dwi Sudibyo dari Apresio Kopi Malang selaku ketua tim penguji cita rasa menjelaskan, biji kopi robusta yang dinilai adalah hasil panenan tahun 2019 dari varian proses basah (full wash), proses madu (honey) dan asalan mutu 3 (commercial grade).

“Secara umum, rata-rata nilai proses madu (honey) kami nilai 6.5, artinya kopi robusta yang diolah petani baik,” ungkapnya pada saat kegiatan berlangsung.

Namun demikian, ia mengaku, perlu perbaikan di proses penjemuran dan penyimpanan, karena masih ada rasa kopi yang kurang kuat dan dikerongkongan terasa kering. Dijelaskannya juga bahwa nilai kopi robusta proses basah mendapatkan skor 7. Nilai kopi Robusta proses basah dikarenakan proses pengolahannya dikontrol secara baik dan biji kelihatannya lebih bersih (clean).

Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama sendiri merupakan wadah para petani kopi di tiga desa, srimulyo, sukodono dan baturetno kecamatan Dampit, kabupaten Malang. Sejak tahun 2016 telah memulai usaha pemasaran bersama dengan kopi berbagai kualitas, dari kualitas premium hingga kualitas komersial grade (asalan mutu 3).

Kecamatan Dampit dikenal konsumen kopi nasional dan internasional dengan brand Java Dampit yang mempunyai cita rasa kopi yang kuat dan sangat disukai konsumen. Dengan luasan lahan kopi robusta rakyat 2.786 hektar yang menghasilkan produksi kopi 1. 912 ton per tahun dengan rata-rata produktifitas 695 kg per tahun.

Keadaan geografis wilayah perkebunan kopi robusta rakyat di wilayah kecamatan Dampit yang khas ini menimbulkan tantangan di bidang logistik dan tantangan untuk mendukung teknologi yang lebih baik dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani yang terorganisir dan fokus pada nilai rantai dan pemasaran bersama.

Dengan luasan kebun yang bervariasi dan semakin sempitnya lahan, menjadikan efektifitas produksi menjadi beragam dengan model yang berbeda-beda pula. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mendapatkan kopi yang berkualitas adalah kesadaran dan kemampuan petani kopi yang berbeda-beda.

Kepala BPP Kecamatan Dampit, Jajang Selamet mengatakan, kondisi sosial ekonomi petani seperti, kebutuhan yang mendesak, jauhnya kebun kopi dari rumah petani dan kekurangan tenaga kerja memberikan perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan integrasi hulu-hilir. Pemerintah telah memperkuat kapasitas petani kopi wilayah Amsterdam melalui sekolah lapang kopi bekerjasama dengan IDH dari Belanda untuk perbaikan budidaya dan pengelolaan paska panen kopi.

Sementara itu, Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur,  Mohamad Yasin Kami mengapresiasi pemberdayaan kepada petani kopi dan diperlukan sinergitas program dan kegiatan Bersama Aliansi Petani Indonesia, karena program ini memberikan nilai tambah bagi petani kopi.

Setali tiga uang Kementerian Desa melalui Direktur Pengembangan Ekonomi Desa (PUED), Nugroho Setyo Nagoro perlu mendukung kegiatan ini dan berjanji akan memberikan dukungan teknis melalui supervisi kepada petani kopi anggota Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama.

Selengkapnya
Pilih Bahasa