Masalah pemanggilan Polisi yang dihadapi para petani petambak telah mendapat penjelasan dari Dinas Kelautan dan perikanan dihadapan Komisi B DPRD Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.

Pada penjelasannya Kepala Dinas KP dengan tegas mengatakan petani petambak pemilik lahan tak lebih dari 5 hektar tak perlu memiliki izin perikanan bahkan izin pemakaian air laut.

“petambak tradisional yang luasan tambaknya kurang dari 5 hektar tidak ada SIUP nya yang ada TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan) itu dilakukan di Kabupaten/Kota dan merupakan kewenangan mereka,” jelas Gunawan beberapa waktu lalu.

Kondisi yang membuat sebagian para petani petambak ini pun terus membuat mereka memperjuankan nasih mereka, Minggu (19/07/2020).

Kali ini giliran para perempuan Petani Tambak yang angkat bicara pada masalah yang sedang mereka hadapi yang belum membuat mereka lega dengan kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ini videonya :