Seperti diketahui beberapa waktu lalu pihak Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan pemanggilan kepada para nelayan petambak diberbagai wilayah diantaranya Gresik, Lamongan hingga Tuban.

Pemanggilan para nelayan tambak sendiri dilakukan pihak Kepolisian Polda Jatim dengan tuduhan tak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambakan nya dengan dugaan melanggar pasal UU no 45 th 2009 Tentang Perubahan UU No 31 th 2004 dan UU 17 th 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, serta UU No 1 th 2014 Tentang Perubahan UU no 27 th 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil.

Para Petambak sendiri mengakui tak.pernah faham dengan pelanggaran tersebut serta tak pernah mendapat sosialisasi bahwa pekerjaan mereka yang telah dilakukan sejak beberapa generasi sebelumnya harus memiliki izin, “selama ini tak pernah bermasalah, baru sekarang setelah pekerjaan ini telah dilakukan turun temurun jadi masalah,” jelas salah seorang Petambak Lamongan yang juga mendapat surat panggilan dari Kepolisian Polda Jatim, Selasa (07/07/2020).

Berangkat dari peristiwa pemanggilan inilah sebagian nelayan tambak di kecamatan Brondong Lamongan menghendaki adanya konsolidasi antara para petambak, alhasil disepakati dibentuk organisasi petambak di Lamongan yang diberi nama ALPATARA (Aliansi Lamongan Petani Tambak Pantai Utara) dengan tujuan menjadi wadah perlindungan petani tambak.

Dijelaskan Organisasi ALPATARA ini didirikan guna menyuarakan kebijakan Pro petambak dan Nelayan ditingkat Kabupaten Jatim, khususnya bila terjadi masalah pada para nelayan seperti yang dialami saat ini.

Berikut susunan kepengurusan ALPATARA
ketua           =  Mas’udi Am
Wakil           =  Sulikin
Sekretaris   =  Dwi Budi Andrianto
wakil           =  Eko Cahyono
Bendahara =  Munawir
Wakil           =  M. Yasin, S. Pdi.