PETAMBAK PEREMPUAN PUN ANGKAT BICARA ATAS KASUS PEMANGGILAN POLISI YANG MENIMPA REKAN MEREKA

Masalah pemanggilan Polisi yang dihadapi para petani petambak telah mendapat penjelasan dari Dinas Kelautan dan perikanan dihadapan Komisi B DPRD Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.

Pada penjelasannya Kepala Dinas KP dengan tegas mengatakan petani petambak pemilik lahan tak lebih dari 5 hektar tak perlu memiliki izin perikanan bahkan izin pemakaian air laut.

“petambak tradisional yang luasan tambaknya kurang dari 5 hektar tidak ada SIUP nya yang ada TPUPI (Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan) itu dilakukan di Kabupaten/Kota dan merupakan kewenangan mereka,” jelas Gunawan beberapa waktu lalu.

Kondisi yang membuat sebagian para petani petambak ini pun terus membuat mereka memperjuankan nasih mereka, Minggu (19/07/2020).

Kali ini giliran para perempuan Petani Tambak yang angkat bicara pada masalah yang sedang mereka hadapi yang belum membuat mereka lega dengan kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ini videonya :

Selengkapnya

Ratusan Petambak di Lamongan Gelisah, Karena Dianggap Melanggar Undang-Undang

Tiga petani tambak (petambak) asal Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, baru-baru ini dipanggil penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim. Ketiga petambak itu bernama Mas’ud, Muntaha dan Rifa’i. Mereka dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak pidana perikanan.

Tim Advokasi Nelayan Pesisir Aliansi Petani Indonesia (API), Muhammad Rifai mempertanyakan pemanggilan ketiga petambak tersebut.

Menurut Rifai, apa yang dilakukan petambak di kawasan Desa Brengkok dan Desa Labuhan sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Jepang.

“Saluran-saluran air dibangun pada masa Romusa (penjajahan Jepang). Sementara status lahan pertambakan yang dikelola oleh petambak adalah hak milik. Wilayah tambak di kawasan Brengkok dan Labuhan sudah dikelola oleh masyarakat lokal sebagian besar hingga 4 generasi. Oleh para ahli waris ada yang dikelola bersama satu keluarga, ada yang disewakan kepada sesama petambak dari masyarakat setempat,” terang Rifai dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (8/7).

Ditambahkannya, selama ini tambak-tambak di kawasan pesisir utara Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik dan khususnya tambak-tambak yang berada di desa Brengkok dan Labuhan digunakan untuk budidaya ikan bandeng, udang fanami, ikan kerapu, ikan kakap bakau dan kepiting.

Untuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan budidaya ikan selain kolam-kolam pembesaran ikan adalah mesin diesel sekitar 24 PK untuk mendorong air laut ke kolam jika kondisi Air laut tidak pasang.

Adapun sumur bor digunakan untuk mencampur air tawar dengan air laut, khususnya untuk budidaya udang vanami. Sedang kincir untuk membantu sirkulasi oksigen, mesin jenset atau salurusan Listrik (PLN) untuk penerangan dan menghidupkan kincir.

Di samping melakukan budidaya, lanjut Rifai, para petambak sangat memperhatikan dan menjaga kelestarian saluran yang sudah ada dan menjaga kelestarian hutan bakau di sekitar garis pantai dalam rangka untuk menjaga abrasi.

Adanya UU No. 31 th 2004 Tentang Perikanan, UU no 45 th 2009 Tentang Perubahan UU No 31 th 2004, UU th 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, UU No 1 th 2014 Tentang Perubahan UU no th 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, hal ini tidak diketahui para petambak.

“Para petambak sama-sekali tidak memahami aturan-aturan dan perizinan yang harus mereka penuhi untuk budidaya, pemanfaatan air bor, dan pemanfaatan air laut yang masuk ke darat. Mereka sama sekali tidak memahami perizinan-perizinan yang dimaksud,” urainya.

Selama ini mereka mengelola tambak yang diwariskan oleh orang tua mereka dan sebagian ada yang menyewa kepada sesama petambak dan tidak ada masalah terkait pemanfatan air laut. 

“Mereka tidak menggangu perairan, tidak merusak lingkungan, tidak ada permasalahan apapun dengan masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat sekitar kawasan sangat terbantu dengan adanya sumber mata pencaharian di sekitar kawasan pertambakan tersebut. Misalnya, menjadi tenaga kerja,” jelasnya.

Karena itu ketika petambak Lamongan dipersoal oleh pihak kepolisian, Rifiai menilai hal ini sangat disayangkan.

Menurut Rifai, pihak kepolisian mempermasalahkan petambak dengan UU No. 31 th 2004 tentang Perikanan dan UU nomer 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Petambak juga dipermasalahkan pemakaian saluran air dan izin Usaha Perikanan (SIUP).

Selain itu, petambak juga dipermasalahkan saluran air seperti penggunaan sumur bor yang tidak memiliki Surat Izin Pemakaian Air Laut (SIPA) dan Surat Izin Pemakaian Air Permukaan (SIPAP).

Terkait perijinan, Rifai menyebut bahwa hal ini sebenarnya telah dikomunikasikan antara petambak dan Dinas Perikanan dan kelautan.

“Namun dengan adanya peraturan baru maka format-perizinan budidaya ikan di Kabupaten Lamongan masih dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” terangnya.  

Mengenai pemanggilan pihak Polda Jawa Timur kepada beberapa petambak di Kawasan Pantai Utara Lamongan, kata Rifai, sebenarnya sudah disampaikan kepada DKP Lamongan, bahkan sudah disampaikan kepada Dirjend Perikanan Budidaya, Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia untuk mendapatkan solusi penyelesaian terkait dengan pemanggilan para petambak di Pantai Utara Kabupaten Lamongan.

“Hingga kini belum ada titik temu,” tandasnya.

Atas pemanggilan para petambak di Pantai Utara Kabupaten Lamongan oleh pihak kepolisian, Rifai menyebutkan bahwa ratusan petambak kecil kini merasa gelisah dan khawatir.

“Mereka takut dipanggil polisi atas tindak pidana terhadap peraturan atau UU yang sama sekali tidak mereka pahami. Apalagi di tengah-tengah situasi penyebaran pandemi Covid-19 di mana harga ikan kerapu, ikan bandeng, ikan kakap, kepiting sedang jatuh-jatuhnya. Dan, para petambak juga kesulitan menjual komoditas hasil budidaya mereka. Para ibu-ibu dan anak-anak petambak juga khawatir suatu saat tiba-tiba suami dan ayah mereka dipanggil oleh polisi dan tidak bisa membayar, ayah mereka atau ibu mereka dipenjara oleh polisi,” pungkasnya.

Selengkapnya

Aliansi Lamongan Petani Petambak Pantai Utara Didirikan Oleh Petambak di Kabupaten Lamongan

Seperti diketahui beberapa waktu lalu pihak Kepolisian Polda Jawa Timur melakukan pemanggilan kepada para nelayan petambak diberbagai wilayah diantaranya Gresik, Lamongan hingga Tuban.

Pemanggilan para nelayan tambak sendiri dilakukan pihak Kepolisian Polda Jatim dengan tuduhan tak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambakan nya dengan dugaan melanggar pasal UU no 45 th 2009 Tentang Perubahan UU No 31 th 2004 dan UU 17 th 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, serta UU No 1 th 2014 Tentang Perubahan UU no 27 th 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil.

Para Petambak sendiri mengakui tak.pernah faham dengan pelanggaran tersebut serta tak pernah mendapat sosialisasi bahwa pekerjaan mereka yang telah dilakukan sejak beberapa generasi sebelumnya harus memiliki izin, “selama ini tak pernah bermasalah, baru sekarang setelah pekerjaan ini telah dilakukan turun temurun jadi masalah,” jelas salah seorang Petambak Lamongan yang juga mendapat surat panggilan dari Kepolisian Polda Jatim, Selasa (07/07/2020).

Berangkat dari peristiwa pemanggilan inilah sebagian nelayan tambak di kecamatan Brondong Lamongan menghendaki adanya konsolidasi antara para petambak, alhasil disepakati dibentuk organisasi petambak di Lamongan yang diberi nama ALPATARA (Aliansi Lamongan Petani Tambak Pantai Utara) dengan tujuan menjadi wadah perlindungan petani tambak.

Dijelaskan Organisasi ALPATARA ini didirikan guna menyuarakan kebijakan Pro petambak dan Nelayan ditingkat Kabupaten Jatim, khususnya bila terjadi masalah pada para nelayan seperti yang dialami saat ini.

Berikut susunan kepengurusan ALPATARA
ketua           =  Mas’udi Am
Wakil           =  Sulikin
Sekretaris   =  Dwi Budi Andrianto
wakil           =  Eko Cahyono
Bendahara =  Munawir
Wakil           =  M. Yasin, S. Pdi.

Selengkapnya
Pilih Bahasa